Uploaded byAndrew 0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDescriptionHdndndnCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak TransparanUploaded byAndrew DescriptionHdndndnFull descriptionJump to Page You are on page 1of 5Search inside document You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

Download Skip this Video Loading SlideShow in 5 Seconds.. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan PowerPoint Presentation Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. By Chandra Setiawan. Standar Kompetensi. 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi Dasar. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Uploaded on Jul 20, 2014 Download PresentationDampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presentation Transcript Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan By Chandra SetiawanStandarKompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara KompetensiDasar • Menganalisis dampak penyelenggaraan • pemerintahan yang tidak transparanIndikator • Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan • Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan • Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparanDefinisiPemerintah • Pemerintahadalahorganisasi yang memilikikekuasaanuntukmembuatdanmenerapkanhukumsertaundang-undangdiwilayahtertentu • Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negaraDalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit • DalamArtiSempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri kabinet. • DalamArtiLuas Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yang Transparan • Suatupemerintahanataukepemerintahan yang transparanterbuka,yaitusuatu system pemerintahan yang didalampenyelenggaraankepemerintahannyaterdapatkebebasanaliraninformasidalamberbagaiproseskelembagaansehinggamudahdiaksesolehmereka yang asasetisinimenyangkuthasratseorangaparatbirokrasiuntukmerasaikutmemikulkewajibanpenuhdanikatankuatdalampelaksanaansemuatugaspekerjaansecaramemuaskan • Pengabdian adalahhasratkerasmenjalankantugas – tugaspekerjaandengansemuatenaga pikirandanotot / mental danfisik, seluruhsemangat,kegairahandanseparuhperhatiantanpapamrihapa – apa yang adalahkesadaranseseorangpetugasuntuksetulusnyapatuhkepadatujuanbangsa, konstitusinegara, peraturanperundangan, badaninstansi, tugasjabatanmaupunatasandemitercapainyacita – citabersama yang ditetapkan • Kepekaan mencerminkankemauandankemampuanseorangaparatbirokrasiuntukmemperhatikansertasiagaterhadapberbagaiperkembangan yang baru, situasi yang berubah, dankebutuhan yang timbuldalamkehidupanmasyarakatdariwaktukewaktudengandisertaiusaha – usahauntukmenanggapisebaik – persamaandalamperlakuan, pelayanandanpengabdianharusdiberikanolehsetiapaparatbirokrasikepadapubliktanpamemandanghubungankerabat, ikatanpolitik, asal – usulketurunanataukedudukansosial • Kepantasan mengacupadasuatuhal yang sepatutnyamenurutpertimbangan moral ataunilaietnis yang berlakudalamkehidupanmasyarakat. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 • Asas Kepastian Hukum, • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, • Asas Kepentingan Umum, • Asas Proporsionalitas, • Asas Profesionalitas, • Asas Asaskepastianhukum adalahasasdalam Negara hukum yang mengutamakanlandasanperaturanperundang – undangan , kepatutan, dankeadilandidalamsetiapkebijkanpenyelenggaraan Negara. • 2. Asastertibpenyelenggaraan adalahasas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian, dankeseimbangandalampengendalianpenyelenggaraan Negara. • 3. Asaskepentinganhukum adalahasas yang mendahulukankesejahteraanrakyatdankewajibanpenyelenggaraan AsasProporsionalitas adalahasas yang mengutamakankeseimbanganantarahakdankewajibanpenyelenggaraan Negara. • 5. Asasperofesionalitas adalahasas yang mengutamakankeahlianberlandaskanpadakodeetikdanketentuanperaturanperundang – undangan yang berlaku. • 6. Asasakuntansibilitas adalahasas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraan Negara harusdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyatsebagaipemegangkedaulatantertinggi Negara sesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangan yang indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Pengaruh Kekuasaan • Ingin mempertahankan kekuasaanya. • Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, • Mengabaikan proses demokratisasi, • Bersifat sentralistis, • Penyelahgunaan kekuasaan. Moralitas • Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika. • Melakukan perbuatan tercela berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi • Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. • Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. Politik dan Hukum • Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. • Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan • Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. • Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. • Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. • Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging nilai dominan. • Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan • Polisi yang melakukanpenilanganterhadappenggunakendaraanbermotorsesuaidenganketentuan yang berlaku, terutama yang melanggarperaturan. Di saatsepertiini, polisitidakmenggunakankesempatanuntukmenambahpenghasilan. • Pemerintahmemperhatikandaerah yang terpencil/ tertinggalsehinggatercapainyakesejahteraanrakyatdanpemertaanpembangunannasionalWarga Negara berkewajibanuntukmembayarpajak. Namunpadarealisasinyapajaktelahdisalahgunakanolehpemerintahuntukkepentinganpribadi. Tindakankorupsi = sesuatu yang tidaktransparan yang menyengsarakanrakyatkecil.Book Reference • Aim Abdulkarim, Advance Learning Civic Education .page • Budiyanto. Pendidikankewarganegaraankelas XI SMA. ;2007. page 75 – 77 • Gie, 1988, page – yang pintaritubanyaktetapiorangjujuritulangka…. Makadariitu, wahaisaudarakujadilahpribadi yang jujursebabkejujuranmudapatmeninggikanderajatmudimataTuhan csw

Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah? Terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa Selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain Dapat memperkokoh posisi penyelenggara pemerintah Kurangnya kepercayaan dunia luar pada suatu bangsa Sukar mengharapkan partisipasi masyarakat untuk negara Jawaban B. Selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain. Dilansir dari Ensiklopedia, akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain.

dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan